Lewati ke konten
Dhuha .id

Cari panduan

Tekan Esc untuk tutup · ↑↓ navigasi
Perizinan Usaha

Pendirian Badan Usaha & Organisasi

Memilih bentuk badan usaha yang salah berdampak langsung pada pajak, tanggung jawab hukum, dan biaya kepatuhan selama bertahun-tahun ke depan — dan kesalahan ini sering baru disadari saat usaha sudah berjalan. Layanan ini mencakup konsultasi pemilihan struktur yang tepat, penyiapan dokumen, dan proses pendaftaran resmi termasuk pengurusan NPWP badan.

Berpengalaman mendampingi pendirian PT, CV, dan PT Perorangan — termasuk kasus multi-pendiri, KBLI lintas sektor, dan konversi bentuk badan usaha.

Pilih Struktur yang Salah, Bayar Lebih Lama

Perbedaan antara CV dan PT bukan hanya soal nama di akta. CV bukan badan hukum — dalam kondisi tertentu, tanggung jawab mitra aktif dapat merambah ke aset pribadi. PT Perorangan cocok untuk UMK tapi wajib konversi ke PT persekutuan modal begitu pemegang saham bertambah atau batas skala UMK terlampaui. PT PMA punya jalur berbeda dari PT lokal dan tunduk pada daftar bidang usaha yang dibatasi.

Kesalahan memilih struktur awal jarang terasa di hari pertama — tapi bisa terasa bertahun-tahun kemudian: saat konversi diperlukan, saat pajak sudah berjalan dengan basis yang salah, atau saat mitra mengundurkan diri dan meninggalkan masalah yang bisa dicegah dari awal.

Dhuha menangani pendirian badan usaha dengan konsultasi pemilihan struktur lebih dulu dari proses dokumentasi — bukan sebaliknya. KBLI dipilih berdasarkan kegiatan aktual, bukan yang paling umum dipakai tanpa analisis.

Tanda-tanda Anda membutuhkan layanan ini

  • Usaha sudah berjalan dan ada penghasilan, tapi belum punya badan usaha resmi
  • Pernah mendapat rekomendasi berbeda dari beberapa sumber tentang struktur badan usaha yang tepat
  • Ada rencana menerima investasi atau dana program pemerintah yang mensyaratkan badan hukum tertentu
  • Berencana mendaftar sebagai vendor atau supplier perusahaan besar yang mensyaratkan PT
  • Salah satu pendiri adalah WNA dan tidak jelas apakah harus PT PMA

Pendekatan kerja

Konsultasi awal bukan mengisi formulir jenis badan usaha. Ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih dulu: apakah ada rencana menambah investor? Apakah kegiatan usaha masuk daftar bidang usaha terbatas? Apakah KBLI yang dipilih mencerminkan aktivitas aktual?

Setelah struktur disepakati, proses dokumentasi dan pendaftaran dikerjakan secara paralel: koordinasi akta notaris, pendaftaran AHU Online, dan pengurusan NPWP badan. Serah terima disertai penjelasan kewajiban yang muncul segera setelah badan usaha berdiri — termasuk kewajiban perpajakan awal dan jadwal pengurusan NIB di OSS RBA.

Situasi yang sering ditangani

Dua mitra mendirikan CV untuk usaha distribusi barang. Tiga tahun kemudian, saat salah satu mitra hendak keluar, baru disadari bahwa CV tidak memiliki mekanisme pemisahan kepemilikan yang setara dengan PT. Proses konversi ke PT membutuhkan akta baru, keputusan Kemenkumham, dan penyesuaian pajak yang seharusnya tidak diperlukan jika struktur awal sudah dipilih dengan tepat sejak awal.

Cakupan layanan

Yang termasuk dalam layanan ini:

  • Konsultasi pemilihan bentuk badan usaha (PT, CV, PT Perorangan, Firma, Yayasan, Koperasi, dll.)
  • Penyusunan akta pendirian bersama notaris rekanan
  • Pendaftaran di Sistem AHU Online (Kemenkumham)
  • Pengurusan NPWP badan usaha
  • Konsultasi pemilihan KBLI & struktur kepemilikan
  • Pendampingan hingga dokumen legal diterima

Untuk siapa

  • Pengusaha yang baru memulai dan ingin usahanya berbadan hukum resmi
  • Pelaku usaha perorangan yang ingin naik kelas ke PT atau CV
  • Pihak yang mendirikan organisasi nirlaba (yayasan, koperasi)

Alur kerja

Proses dari awal konsultasi hingga penyelesaian:

  1. 1 Konsultasi pemilihan bentuk badan usaha, KBLI, & struktur kepemilikan
  2. 2 Penyiapan dokumen & koordinasi akta notaris
  3. 3 Proses pendaftaran AHU Online & pengurusan NPWP badan
  4. 4 Penyerahan dokumen legal & tindak lanjut perizinan usaha

Bacaan untuk memperdalam pemahaman sebelum berkonsultasi:

Pertanyaan umum

PT, CV, atau PT Perorangan — mana yang tepat?
PT Perorangan cocok untuk usaha skala mikro atau kecil yang ingin berbadan hukum tanpa biaya notaris besar. CV lebih fleksibel dan biaya lebih rendah, tapi bukan badan hukum — tanggung jawab mitra tidak terbatas. PT adalah pilihan jika ingin menutup tanggung jawab pribadi, berencana menarik investor, atau mengikuti pengadaan pemerintah. Perbandingan mendetail dibahas saat konsultasi.
Berapa lama proses pendirian PT di Indonesia?
Setelah dokumen lengkap dan akta ditandatangani notaris, pendaftaran AHU Online biasanya selesai dalam 1–3 hari kerja. NPWP badan menyusul dalam 1–3 hari kerja. Total dari kickoff hingga dokumen legal di tangan: umumnya 7–14 hari kerja, dengan asumsi tidak ada revisi nama atau kekurangan dokumen.
Dokumen apa saja yang diperlukan para pendiri?
Untuk WNI: KTP dan NPWP pribadi semua pendiri/pemegang saham. Untuk PT dengan alamat usaha: PBB atau bukti penguasaan tempat usaha. Dokumen lengkap dirinci saat konsultasi awal sesuai bentuk badan usaha yang dipilih.
Apakah konsultasi KBLI termasuk?
Ya, konsultasi pemilihan KBLI dan analisis tingkat risiko sudah termasuk. KBLI yang dipilih menentukan izin operasional yang diperlukan setelah NIB terbit. Sejak 18 Desember 2025, OSS menggunakan KBLI 2025 (menggantikan KBLI 2020 yang dicabut via Perka BPS 7/2025).
Apakah bisa mendirikan PT jika salah satu pendiri adalah WNA?
Bisa, dengan catatan PT yang memiliki pemegang saham WNA otomatis menjadi PT PMA (Penanaman Modal Asing) dan tunduk pada regulasi BPKM — termasuk pembatasan bidang usaha tertentu. Prosesnya lebih panjang dan memerlukan koordinasi tambahan. Layanan PT PMA tersedia sebagai bagian dari konsultasi ini.
Kenapa tidak mengurus pendirian PT sendiri melalui AHU Online?
Pendaftaran di AHU Online secara teknis bisa dilakukan sendiri. Yang sering terlewat adalah hal sebelumnya: apakah struktur kepemilikan sudah optimal untuk tujuan jangka panjang, apakah KBLI yang dipilih sesuai kegiatan nyata (bukan yang paling umum), dan apakah akta notaris sudah mencerminkan kesepakatan yang benar antar pendiri. Kesalahan di tahap ini jarang terasa di hari pertama, tapi berdampak bertahun-tahun.
Apakah ada kewajiban segera setelah badan usaha berdiri?
Ya. Setelah PT/CV berdiri, ada rangkaian kewajiban awal yang perlu diselesaikan: pengurusan NIB di OSS RBA, aktivasi NPWP badan untuk keperluan perpajakan, dan jika relevan, pendaftaran sebagai PKP. Proses ini tidak otomatis setelah akta terbit. Layanan ini menyertakan pendampingan hingga dokumen legal diterima dan informasi tindak lanjut perizinan yang diperlukan.

Ada pertanyaan?

Diskusikan kebutuhan terlebih dahulu, tanpa komitmen.