Panduan BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan untuk Usaha 2026: Iuran & Cara Daftar

Akta pendirian beres, NIB terbit, lalu karyawan pertama mulai bekerja. Pada titik itulah satu kewajiban pasca-izin langsung aktif: mendaftarkan perusahaan dan karyawan ke BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KetenagakerjaanBadan hukum publik per UU 24/2011 yang menyelenggarakan lima program jaminan sosial tenaga kerja: JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sesuai penahapan Perpres 109/2013; pendaftaran badan usaha dilakukan online dan pengelolaan data peserta lewat SIPP Online. dan BPJS KesehatanBPJS Kesehatan — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanBadan hukum publik per UU 24/2011 yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Iuran pekerja penerima upah di badan usaha: 5% dari upah — 4% beban pemberi kerja, 1% beban pekerja — dengan batas upah tertinggi Rp 12 juta (Perpres 82/2018 jo. Perpres 64/2020)..

Kewajiban ini sering tertunda karena dianggap “urusan nanti kalau karyawan sudah banyak”. Regulasinya berkata sebaliknya. Sejak ada satu orang pekerja yang menerima upah, pemberi kerja wajib mendaftar — dan kelalaiannya bisa berujung pada penghentian pelayanan perizinan.

Peta perjalanan

Dua undang-undang menjadi fondasinya. UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan lima program jaminan sosial: jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. UU 24/2011 tentang BPJS kemudian membentuk dua badan penyelenggaranya — BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan — sekaligus menegaskan kewajiban di sisi pemberi kerja.

Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 merumuskan kewajiban itu secara langsung: pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Kata kuncinya ada dua. Pertama, “dirinya dan pekerjanya” — bukan hanya karyawan. Kedua, “wajib” — bukan pilihan.

Kapan kewajiban mulai melekat

Kewajiban pendaftaran aktif sejak badan usaha mempekerjakan pekerja dan membayar upah. Bentuk badan usahanya tidak relevan: PT persekutuan modal, PT Perorangan, CV, sampai usaha perseorangan dengan karyawan, semuanya berstatus “pemberi kerja” menurut UU 24/2011.

Peraturan pelaksananya menetapkan tenggat konkret. PP 44/2015 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerja baru ke program JKK dan JKM paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal mulai bekerja. Pendaftaran BPJS dengan demikian masuk daftar kerja pasca-pendirian yang sama pentingnya dengan LKPMLKPM — Laporan Kegiatan Penanaman ModalLaporan rutin (triwulan untuk usaha menengah-besar, semester untuk usaha kecil) yang wajib disampaikan pemegang NIB ke OSS. Berisi realisasi investasi, tenaga kerja, dan dampak ekonomi. Pasca PP 28/2025, LKPM menjadi salah satu dari beberapa sumber data pengawasan (Pasal 240–241), bukan satu-satunya. dan kewajiban pajak — posisinya di alur lengkap dapat dilihat di Panduan Pendirian PT, PT Perorangan & CV di Indonesia 2026.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program. Tiga di antaranya dibiayai bersama pemberi kerja dan pekerja, satu dibiayai penuh pemberi kerja, dan satu lagi tanpa iuran tambahan sama sekali.

Tarif JKK mengikuti kelompok risiko lingkungan kerja dalam lampiran PP 44/2015: sangat rendah 0,24% (umumnya usaha jasa dan perkantoran), rendah 0,54%, sedang 0,89%, tinggi 1,27%, dan sangat tinggi 1,74% (misalnya konstruksi berat dan pertambangan).

JKP: perlindungan PHK tanpa iuran tambahan

JKPJKP — Jaminan Kehilangan PekerjaanProgram BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang terkena PHK: uang tunai 60% dari upah selama 6 bulan (batas upah Rp 5 juta), akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. Diatur PP 37/2021 jo. PP 6/2025; tanpa iuran tambahan dari pemberi kerja maupun pekerja — didanai pemerintah pusat 0,22% dan rekomposisi iuran JKK 0,14%. (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) menjadi program termuda. Setelah PP 6/2025 berlaku (7 Februari 2025), pekerja yang di-PHK menerima uang tunai 60% dari upah selama 6 bulan — naik dari skema lama 45% (3 bulan) lalu 25% (3 bulan) — dengan batas upah dasar manfaat Rp 5 juta, ditambah akses pelatihan dan informasi pasar kerja.

Sumber dananya: 0,22% dari pemerintah pusat dan 0,14% rekomposisi iuran JKK. Pemberi kerja maupun pekerja tidak membayar sepeser pun tambahan — tetapi syaratnya pekerja sudah terdaftar di program-program lain sesuai skala usahanya, berkewarganegaraan Indonesia, dan belum berusia 54 tahun.

Program wajib tidak sama untuk semua skala usaha

Perpres 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial mengatur program minimum per skala usaha — berlaku sejak 1 Juli 2015:

Skala usaha mengacu pada kriteria modal dan penjualan tahunan PP 7/2021 — kriteria yang sama dengan penentuan status UMK di OSS. Usaha kecil yang tumbuh menjadi menengah otomatis terkena kewajiban JP; pantau posisi skala usaha setiap kali modal atau omzet melewati threshold.

Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang bertahap per skala, jaminan kesehatan wajib untuk semua skala usaha — termasuk mikro. Karyawan badan usaha terdaftar dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

Ketentuan iurannya diatur Perpres 82/2018 jo. Perpres 64/2020:

Contoh hitung untuk upah Rp 6.000.000: iuran total Rp 300.000 — Rp 240.000 dibayar perusahaan, Rp 60.000 dipotong dari gaji. Satu iuran itu sudah melindungi sampai lima anggota keluarga. Anak keempat, orang tua, atau mertua dapat ditambahkan dengan iuran 1% per orang atas permintaan pekerja.

Pendaftaran dua BPJS berjalan di dua kanal terpisah. Keduanya online, tanpa biaya pendaftaran, dan memakai dokumen dasar yang sama.

Mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan

Mendaftar ke BPJS Kesehatan

Sanksi pelanggaran kewajiban pendaftaran diatur PP 86/2013. Bentuknya administratif dan berjenjang — tetapi jenjang terakhirnya menyentuh hal paling vital bagi badan usaha: akses ke pelayanan perizinan.

Jenjang ketiga itulah yang mengaitkan kepatuhan BPJS langsung ke ekosistem perizinan. Badan usaha yang mengejar tender pemerintah, mengurus izin baru di daerah, atau berencana mempekerjakan tenaga kerja asing dapat tertahan oleh rekomendasi penghentian pelayanan publik akibat status BPJS yang tidak beres.

Ada pula lapisan pidana. UU 24/2011 mengancam pemberi kerja yang memungut iuran dari gaji pekerja tetapi tidak menyetorkannya ke BPJS dengan pidana penjara sampai 8 tahun atau denda sampai Rp 1 miliar (Pasal 55) — pelanggaran yang dikategorikan sebagai kejahatan, bukan sekadar kelalaian administratif.

Regulasi memberi ruang penyesuaian bagi lapisan usaha terkecil — bukan pembebasan, melainkan paket kewajiban yang lebih ringan.

Usaha mikro: minimal dua program

Per Perpres 109/2013, usaha mikro wajib mengikutkan pekerjanya minimal pada JKK dan JKM. Dengan tarif JKK kelompok risiko terendah, beban per pekerja hanya 0,54% dari upah (0,24% + 0,3%) — untuk upah Rp 2.000.000 berarti sekitar Rp 10.800 per bulan per orang. JHT dan JP boleh ditambahkan secara sukarela. BPJS Kesehatan 5% tetap wajib.

Pekerja bukan penerima upah (BPU)

Pemilik usaha tanpa karyawan, freelancer, pedagang, pengemudi ojek online, petani, dan pekerja informal lain tidak punya “pemberi kerja” yang mendaftarkan mereka. Jalurnya adalah kepesertaan BPU di BPJS Ketenagakerjaan — mendaftar dan membayar sendiri:

Dengan dasar penghasilan Rp 1.000.000, dua program wajib hanya Rp 16.800 per bulan; tiga program sekitar Rp 36.800. Pendaftaran tersedia di laman BPU bpjsketenagakerjaan.go.id, aplikasi JMO, kantor cabang, agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), serta Kantor Pos. Manfaatnya setara peserta penerima upah — termasuk perawatan kecelakaan kerja tanpa batas biaya sesuai indikasi medis.

Penutup

Kepesertaan BPJS bukan sekadar pos biaya 10–11% di atas gaji. Ia adalah syarat legalitas yang terhubung langsung ke pelayanan perizinan, jaring pengaman finansial saat terjadi kecelakaan kerja atau PHK, dan salah satu indikator paling cepat dilihat mitra maupun calon karyawan untuk menilai keseriusan sebuah perusahaan.

Situasi yang layak didampingi profesional: perusahaan dengan tunggakan iuran lama yang ingin dipulihkan, restrukturisasi karyawan lintas badan usaha, serta usaha yang skala atau struktur upahnya berubah signifikan di tengah tahun. Konsultan SDM atau konsultan perizinan yang terbiasa menangani kepesertaan BPJS dapat membantu menata ulang tanpa memicu sanksi.

Langkah selanjutnya

Setelah kepesertaan BPJS berjalan, lengkapi kewajiban pasca-izin lain: pelaporan kegiatan penanaman modal di LKPM 2026: Kewajiban, Jadwal, dan Cara Lapor via OSS RBA. Bila usaha masih dalam tahap memilih bentuk badan, perbandingan lengkapnya ada di PT Perorangan vs CV vs PT: Pilih Badan Usaha & Kapan Naik Kelas. Peta kewajiban menyeluruh dari pendirian sampai operasional tersedia di Panduan Pendirian PT, PT Perorangan & CV di Indonesia 2026.